Wajah Pendidikan di "Pinggiran" Ibu Kota Indonesia

“Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik" (Anies Baswedan)

"Coba kalau sudah besar nanti mau jadi apa adik-adik?"

"Nelayan ka"

"Petani"

"Tukang galon aja deh, Kak"

Jawaban-jawaban itu adalah jawaban murni yang Saya dengar dari dari adik-adik kelas 5 SD saat Saya bersama teman-teman komunitas mengadakan kegiatan bimbingan dan pengajaran sukarela selama 6 bulan di SDI Tambora, sebuah sekolah swasta yang terletak di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah sekolah yang terletak di kawasan yang pernah tercatat sebagai kawasan pemukiman terpadat se-Asia Tenggara seperti dilansir harian Republika pada Agustus 2012 lalu. Ada sekitar 43.789 jiwa per kilometer persegi yang menghuni pemukiman ini. Padatnya pemukiman dengan sumber daya yang tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan yang mumpuni menyebabkan sudut pandang dan paradigma tentang pendidikan di kawasan ini cukup memprihatinkan.


"Hey, kenapa tidak ada yang mau jadi Dokter, Penyanyi, Pemain sepak bola, Atlet, Artis, Adik-adik?"

"Susah, Ka. Ketinggian, gampangan jadi kuli kaya Bapak angkat-angkat barang dapet duit"


Paradigma yang telah lama tertanam di benak adik-adik disini adalah untuk hidup lebih mudah tanpa harus bersusah payah demi menyambung tali ekonomi keluarga. Hal ini akan terus berlanjut didukung oleh lingkungan dan keadaan sekitar mereka. Sumber daya guru yang hanya mengajar seadanya, kualitas insfrastruktur penunjang pendidikan lainnya yang sangat minim serta mahalnya biaya pendidikan sekolah swasta yang berkualitas juga menyebabkan bosannya adik-adik untuk semangat dan berjuang menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

"Ini bacanya apa, Dik? ujar seorang volunteer ketika membimbing salah satu murid kelas 5 SD untuk membaca ulang tulisan di LKS.


Dengan terbata-bata, adik tersebut mengeja kalimat yang didalam LKS. Sulit dibayangkan bagaimana anak kelas 5 SD masih kesulitan dan terbata-bata untuk mengeja rangkaian kalimat pendek disebuah buku cetak. Kualitas pendidikan memang harus diperhatikan terutama untuk sekolah-sekolah di "pinggiran" ibu kota. Lamanya mereka mencerna suatu pelajaran sehingga dibutuhkan bimbingan lebih namun tidak diiringi dengan sumber daya pengajar berkualitas yang memadai membuat persoalan ini seperti siklus yang tidak bisa dihilangkan jika tidak ada peran tegas dari pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan sekolah-sekolah seperti SDI Tambora.

SDI Tambora, Jakarta Barat berdiri sejak 1950 dan belum memiliki perpustakaan umum. Hampir 50 tahun berdiri, mereka hanya mengandalkan LKS sebagai penunjang utama pembelajaran dan guru-guru yang hanya berjumlah hitungan jari dengan gaji kisaran 200-250.000 per bulan. Saya dan teman-teman komunitas sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi di kawasan ibu kota. Kawasan yang telah mendapat sentuhan teknologi dan kemajuan jaman. Kawasan yang "dekat" dengan peradaban era modern.




Berkat bantuan teman-teman volunteer dan para donatur, sebuah pojok baca resmi dibuka pada Maret 2012 di SDI Tambora. Terdapat sekitar lebih dari 600 buku baru dan bekas dari para donatur yang terdiri dari buku pelajaran dan bacaan anak yang mengisi rak-rak buku baru untuk adik-adik SDI Tambora.
Hal ini diharapkan dapat membuat adik-adik memiliki minat baca yang tinggi dan lebih bersemangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Pemberian bekal motivasi dan pelan-pelan ajaran moral juga mulai kami terapkan di sela-sela bimbingan pengajaran. Ini merupakan cara kami untuk beraksi dan mendidik calon-calon tunas bangsa dan berkontribusi di lingkungan tanpa harus terus menghujat pemerintah yang dirasa tidak cekatan dalam memberikan bantuan kepada seluruh sekolah-sekolah di kawasan pelosok ibu kota.

Namun, tak bisa dipungkiri peran pemerintah sebagai stakeholder memang sangat berpengarh. Kebijakan menyangkut biaya pendidikan yang dirasa "mencekik" kaum papa hanya bisa diatasi lebih cepat dengan peran serta pemerintah di masing-masing wilayah. Pemberian bantuan dan kesejahteraan guru-guru di sekolah-sekolah swasta terpencil juga patut diperhatikan. Karena, sejatinya kualitas SDM pengajar sangat mempengaruhi kualitas siswa-siswi di suatu sekolah.


Ada Apa dengan Kualitas Pendidikan di "Pinggiran" Ibu Kota? 

Masih seputar sekolah-sekolah di kawasan ibu kota. Saya dan teman-teman komunitas juga mengadakan pengajaran dan bimbingan secara sukarela di dua SD swasta di daerah "pinggiran" ibu kota. SD tersebut adalah MI I’Anatul Falah, Jakarta Selatan dan SD Nurani Insani, Jakarta Pusat.




Kualitas pendidikan di kedua sekolah ini bisa dibilang lebih parah dari SDI Tambora, Jakarta Barat. Dengan luas daerah sekolah dan kelas yang tidak lebih dari 100m2. Sarana infrastuktur penunjang pendidikan siswa-siswi tidak dipunyai oleh kedua sekolah swasta ini. Dengan jumlah murid keseluruhan tidak lebih dari 50 orang dari kelas 1 hingga 6 dan jumlah guru juga bisa dihitung dengan jari.

"Aku kalo Jumat sering gak masuk, Ka. Soalnya bantu Bapak turun ke jalan jualan di kaki lima" ujar salah seorang Adik di SSD Nurani Insani.

Himpitan ekonomi yang mencekik para kepala keluarga memaksa mereka "menggadaikan" kualitas pendidikan anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tidak didukungnya bantuan-bantuan berupa pemberdayaan guru-guru yang berkualitas dan melimpah di daerah-daerah pinggiran ibu kota ini juga menjadi alasan kuat tidak tertarik dan berkembangnya kualitas pendidikan di ibu kota.



Pemerataan Pendidikan "Wajib"

Sejatinya, gaungan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bahkan sampai ke pelosok negeri patut dituntut. Pemerataan pendidikan saat ini juga harus dilaksanakan dan direalisasikan untuk sekolah-sekolah di banyak kawasan ibu kota yang memang patut mendapat perhatian. Peningkatan jumlah dan kesejahteraan sumber daya dan tenaga pengajar juga harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah demi tercapainya kualitas pendidikan yang tinggi dan patut dibanggakan. Bantuan biaya pendidikan juga menjadi kendala yang sampai saat ini menjadi kendala terbesar bagi adik-adik kita di kawasan "pinggiran". Mahalnya biaya pendidikan untuk masuk ke sekolah non-negeri menjadikan banyak adik putus sekolah dan sengaja tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih membantu keluarga demi menyambung tali ekonomi.

Bantuan dan keringanan biaya pendidikan ini sangat diperlukan tidak hanya di sekolah-sekolah negeri. Pemerataan pendidikan harus benar-benar bisa menjangkau kualitas awal siswa-siswi dari sekolah yang notabenenya memiliki kualitas pendidikan rendah. Mereka akan tersisih dan kesulitan masuk ke sekolah negeri karena harus bersaing dengan siswa-siswi dari kalangan bonafit dan memiliki kualitas pendidikan yang sudah baik. Gagalnya mereka masuk ke sekolah negeri menjadikan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan gratis gugur seketika. Akhirnya, bekerja dan membantu orang tua menjadi pilihan terakhir yang mereka ambil.

Perhatian pemerintah dan kita sebagai kaum terpelajar merupakan suatu kewajiban untuk ikut berperan andil secara bersama-sama dalam proses pemerataan pendidikan di kawasan "pinggiran" pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.





*Tulisan ini disertakan dalam Lomba Blog Gerakan Indonesia Berkibar 2012 :)


4 komentar:

yulianti at: 7 November 2012 00.20 mengatakan...

:-) nice post Sisi, like it. sukses selalu ya visit back ke my blog oke?
http://uliearieph.blogspot.com/2012/09/pak-ardan-guru-istimewa-yang-perduli.html

citra_nies at: 7 November 2012 07.53 mengatakan...

Terima kasih Sist Yulianti. Salam kenal ya, sukses juga. Iya, aku mampir ke blogmu ya.:)

Puji Hastuti at: 9 November 2012 12.34 mengatakan...

semoga pemerintah dan masyarakat bisa menjadi tim yang solid untuk pengentasan permasahalan pendidikan..:D

feel free lho kalo kamu juga mau mampir ke blog aku... :D

http://jangkrikosaurus.blogspot.com/2012/10/reportase-sekolah-sekolah-di-tapal.html

citra_nies at: 9 November 2012 16.18 mengatakan...

@Puji: Aamiin. Iya, semoga pemerataan pendidikan segera terealisasi di seluruh pelosok bagian negeri. Aamiin..:)

Sip, aku mampir ya puji. Terima kasih sudah mampir di blogku. salam kenal:)

Poskan Komentar